Anggota DPRD Sumut Ramli: Kapoldasu Harus Sikat Togel di Nias

MEDAN | MJP

Anggota DPRD Sumut Ramil mendesak Kapoldasu yang baru, Irjen Pol Syarief Gunawan untuk menyikat habis praktik judi toto gelap (togel) yang sudah merwabah di Kabupaten Nias.
“Kita serius minta kepada Kapoldasu yang nanti dijabat Irjen Syarief Gunawan untuk menindak praktik perjudian sampai ke akar-akarnya di Nias,” kata anggota dewan dari Dapil Nias ini kepada pers di Medan, Senin (10/6).

Penegasan ini disampaikan Ramli saat menyampaikan hasil resesnya di sejumlah kawasan di Nias, pekan silam.

Menurut politisi Demokrat ini, praktik perjudian di wilayah hukum Polres Nias diduga karena para pelaku melakukan aksinya di lokasi perkampungan dan pedesaan yang sulit dijangkau. Di samping itu para pelaku juga dapat dengan mudah untuk mengakses situs judi togel yang menyediakan nomor undian setiap harinya. 

“Untuk maksud ini, jika diminta saya bersedia bersama Kapoldasu untuk menunjukkan di mana lokasi perjudiannya,” tantang Ramli.

Lebih lanjut dijelaskan, peredaran judi togel saat ini sudah cukup meresahkan di wilayah Kepulauan Nias, dan makin sulit diberantas, karena diduga diback-up okum aparat.
“Karenanya, kita meminta kesungguhan Kapoldasu, bahkan Kapolri untuk serius menghentikan praktik perjudian di Nias,” katanya.

Dari data yang ada, diketahui bahwa pada umumnya sebagian besar masyarakat di sana sudah gandrung bermain judi. Malah, berdasarkan laporan, ada  tokoh masyarakat di kampung mereka yang ikut bermain, sehingga cukup menyulitkan dalam membongkar praktek judi tersebut.
Ramli juga meminta meminta Kapolres Nias untuk berhenti melakukan pemberantasan togel meskipun terdapat hambatan dan kendala dalam penangkapan para pelaku, mengingat sulitnya medan yang ditempuh.

Ditambahkan, penegak hukum lainnya dapat mendukung pemberantasan judi togel tersebut dengan memberikan tuntutan dan hukuman yang maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku. Terhadap para pelaku judi togel selanjutnya dikenai pasal 303 subs pasal 303 KUHpidana bis jo pasal 2 ayat 3 dari UU RI nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. (Budi)